undang undang bphtb terbaru 2016. T. undang undang bphtb terbaru 2016

2014. Konsolidasi Undang-Undang Cukai. 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Peraturan Perundang-undangan. ditetapkan bahwa tarif BPHTB terbaru saat ini hanya sebesar 1% dari sebelumnya. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. TH. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60. Menimbang: a. Sanksi Tidak Bayar BPHTB. Th. Proses Pembuatan Akta 2 Beberapa objek yang dikenakan tarif tersebut 2. 2017/NO. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara. Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. d Undang-Undang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPh Final PHTB maupun PPJB tersebut dapat disimak dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, PP 34/2016, dan PMK 261/2016. Kalau mengacu pada perkembangan terakhir, dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 2001. 12. 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun. 000. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. 2016 Nome 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950l 23. 000 - 50. tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah milik Wajib Pajak yangApa kepanjangan BPHTB? apa dasar hukum BPHTB? kalian harus mengerti ini jika ingin investasi tambang. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB SUBJEK, OBJEK PAJAK BPHTB DAN DASAR TARIP PENGENAAN 2 OBJEK BPHTB (UU BPHTB ps. kemenkeu. 16, LN. huruf d Undang-Undang No. Rabu, 27 September 2023 | 09:15 WIB KURS PAJAK 27 SEPTEMBER 2023 - 03 OKTOBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS Rabu,. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 2022 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. (BPHTB) dalam melakukan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan karena transaksi jual-beli, waris, hibah wasiat ataupun pemindahan hak lainnya; b. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Baca juga: Kenali Apa Itu AJB dan Bedanya dengan PPJB Saat Beli Rumah atau Tanah. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut : Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp. Dalam jk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian. Baca Juga:Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda. PajakOnline. Tarif BPHTB di masing-masing. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. (kaw) : a. 28 Tahun 2009 tentang. 2 DASAR HUKUM. 000. 18 TAHUN 2010. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Badan /. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah; b. File. Akibat Hukum. a. 2014_SE bersama BPHTB. Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 000,00 (enam puluh juta rupiah) sama dengan Rp40. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. mengenai Pajak khususnya BPHTB dan peraturan-peraturan baik itu Undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya3. telah menggratiskan biaya. BPHTB. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN. Simak juga: Ketahui Tarif BPHTB Terbaru Untuk pembayaran BPHTB,. Created Date: 2/19/2021 3:36:30 PMPengertian PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan. Sumber Hukum. Sesuai dengan aturan BPHTB 2022, hak guna usaha masuk ke dalam jenis hak tanah objek BPHTB. 30. Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kaitkan Dengan Penerapan. 31 Mei 2023 · 5 min read · by Septian Nugraha. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Peraturan. com - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis biaya provisi atau pajak jual beli yang harus dibayarkan saat seseorang membeli sebuah rumah. Dasar hukum mengenai PPh atas PPJB juga tercantum dalam PP 34/2016 dan PMK 261/2016. I. go. Pasal III Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-undang (UU) NO. setneg. 000 = Rp27. Tipe Dokumen. 15. Peraturan Perundang-undangan. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 2. Dasar hukum: 1. Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan. SDSN UU Perpajakan (berbentuk aplikasi pembaca buku). Dalam aturan terbaru, dijelaskan mengenai perbedaan Pajak Daerah dan. Detail Peraturan Abstrak Jenis Undang-undang (UU) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 20 Tahun 2000 Judul Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas. Jenis-jenis objek pajak bukan BPHTB. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014;. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. 2. BPHTB. Baca Juga: Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan. 000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi Rp60. 12. Tutup. Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau. BPHTB merupakan salah satu jenis biaya provisi atau pajakdaerah yang dikenakan ketika seseorang melakukan jual beli rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Penetapan dan Pembayaran PPh dan BPHTB dalam perspektif peraturan Perundang-undangan dan akibat hukum pengaturan penetapan dan pembayaran PPh dan BPHTB dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Dalam regulasi teranyar, BPHTB adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. TENTANG DATABASE PERATURAN. t. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah WasiatUndang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. 000) = 5% x 550. Bea ini diatur dalam undang-undang, dipungut dari pembeli dan disetorkan oleh penjual. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; 3. Dalam peraturan Pajak Bumi dan Bangunan terbaru 2022, tarif PBB terbaru diatur pada Pasal 41. Sertifikat HGB apartemen harus diperpanjang sebelum masa jatuh tempo. Pungutan BPHTB saat ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU BPHTB terbaru). Besarnya NPOPTKP yang tersedia di masing-masing wilayah juga berbeda-beda, sehingga melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 500. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU No. com Home; PPh; Pajak Internasional; POTPUT; PPN; pemeriksaan pajak;. Baca juga: Apa Itu BPHTB? Pahami Pengertian, Subyek dan Obyek BPHTB. (Pasal 3 ayat (6) PP 34. Secara sederhana, BPHTB singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Keputusan. BPHTB PDF(TEMU XIV) BPHTB PDF(TEMU XIV) Lukastheofilus o. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam konteks waris tercantum dalam Undang-Undang No. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah. Simak ulasan lengkapnya dalam artikel berikut ini. 2021/No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. 35. 133, LL SETNEG : 40 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ABSTRAK:Pasal 12 angka 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dana bagi hhasil dari pemerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64 % (enam puluh empat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai bunyi pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2016). Baca Juga:Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda. d. 03/2004 tanggal 25 Nopember 2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB. 28 Tahun 2009, artinya UU BPHTB tersebut sejalan dengan UU No. 2021/No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), kewenangan pemungutan dialihkan ke pemerintah daerah. Inilah penjelasan mengenai apa itu BPHTB. Sebelumnya, BPHTB merupakan pajak pusat, tetapi kemudian dialihkan menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Bagikan dokumen Ini. Aturan terbaru soal BPHTB tertera dalam Undang-Undang (UU) No. Peraturan Daerah, 103 TAHUN 2011. bukubelajar. Perubahan. Kompas. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Gabung dalam komunitas Pajakku, dapatkan berita dan solusi perpajakan terbaruPasal 180 angka 6, Undang-Undang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang PDRD. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. id : 20 hlm. Undang-Undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang. com- Tahukah Anda bahwa setiap orang membeli rumah atau memiliki tambahan aset berupa properti pasti akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 244, TLN No. Jika dilihat dari aspek pajak, warisan bukanlah merupakan objek pajak. Misalnya harga rumah Rp7 50 juta. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. Sebelum UU HKPD ini terbit, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1 - 0,3%. 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPh Final PHTB maupun PPJB. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi : Pemindahan hak karena : Jual-beli. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan UU BPHTB. hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak. Mengingat : 1. 5069, LL SETNEG : 25 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenal dengan sebutan UU PDRD, telah mengatur 5 (lima) jenis Pajak ditetapkan dalam 1 (satu) ketentuan undang-undang yang memenuhi syarat formal dan syarat Material; b. t. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Download. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. BPHTB ini menjadi kewajiban bagi baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Pasal I. 2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau. Yogyakarta: Andi. Oleh: Gusfahmi Arifin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. Sosialisasi PMK 261 2016 - Sesi Ke 2. r. 28 Tahun 2009, BPHTB ditetapkan menjadi pajak daerah. Overview; Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan; Tugas dan Fungsi5. 2016/NO. Berapa tarif. 14/06/2022, 07:00 WIB. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan yang termasuk perbuatan atau.